kalipaksi dot com

Ilustrasi Karya Qomar Sosa di kartunindonesia.blogspot.com

Siapa bilang menjadi tim sukses caleg akan selalu bergelimang rupiah. Tidak juga. Yang ada juga ikut keluar uang, boss. Bahkan, tak sedikit yang dicibir masyarakat, lantaran tak menebar uang.

“Mas, jika ndak ada fulus, tidak usah banyak bicara,” begitu kata sebagian warga. Sedih, tapi begitulah faktanya.

Sepekan terakhir ini, saya bolak-balik Jakarta-Jawa Tengah (maaf, lantaran tulisan ini saya tulis sebelum Hari H Pemilu, jadi nama daerah saya rahasiakan) untuk menghadiri beberapa kegiatan kampanye seorang teman. Kebetulan, ia seorang caleg DPR-RI nomor urut 1 di sebuah daerah pemilihan (dapil).  Uniknya, caleg yang teman saya ini sangat berhati-hati dalam melakukan strategi pemenangan Pemilu. Bahkan, cenderung anti money politics. Ia tak ingin setuju usulan tim sukses untuk melakukan serangan fajar, seperti yang akan dilakukan para caleg pesaing.

Serangan fajar, dalam konteks ini, yakni membagi-bagi amplop berisi uang  secara gerilya pada masa-masa tenang. Terutama pada hari H minus satu (H-1). Keputusan ia untuk tak melakukan itu bukan karena tak punya uang.  “Saya ingin bermain bersih,” kata dia (maaf, ini bukan kampanye lho).

Soal dukungan finansial, hingga detik tulisan ini ditulis setidaknya ia sudah habis Rp 3 miliar. Itu minimal.  “Yah,  uang segitu nggak seberapa.  Jika  hanya segitu, tertutup dengan penghasilan babe-nya sebulan. Dana sebesar itu digunakan untuk menyumbang berbagai pembangunan sarana ibadah, membeli perahu karet untuk daerah rawan banjir, pembelian berbagai alat-alat pertanian untuk massa konstituen, spanduk, baliho, kaos, dan berbagai biaya operasional kegiatan pengumpulan dan penggalangan massa.

Tentu saja, keputusan ini membuat beberapa anggota tim sukses lokal mengerutkan dahi. Menurut mereka, masyarakat sudah terbiasa menerima “amplop serangan fajar” pada setiap gelar pilihan raya–apakah itu Pemilu atau Pilkada.

Si anggota tim sukses lokal pun mengeluh.

“Wah, bisa susah saya. Sudahlah, ndak usah bicara idealis. Nggak usah ngomong money politic itu haram atau dilarang.  Pemilu kan pesta rakyat. Yang namanya pesta rakyat, ya, rakyat harus senang. Kasih uang, baru rakyat senang. Nggak ada uang, ya, percuma,” keluh si tim sukses, yang seorang aktivis masyarakat di wilayah perdesaan itu.

Astaghfirullahaladzim, saya hanya bisa mengelus dada. Tapi, keluh kesah itu membuat saya penasaran. Seperti apa, pola-pola money politics yang selama ini ia lakukan?

“Pokoknya, biasanya malam hari H minus satu kami sebar amplop. Satu amplop besarnya minimal Rp35 ribu. Yah, bisa sampai Rp50 ribu,” ungkapnya.  Di desa saya yang menjadi garapan tim sukses itu setidaknya ada 1.000 KK. Tinggal di kalikan saja, berapa jumlah uang serangan fajar yang dibutuhkan. Itu baru satu desa. Bagaimana dengan satu dapil yang bisa mencapai 650-an desa?

Hanya itu?

“Wah, pokoknya variasi, Pak. Tapi ya, pada umumnya membagi-bagi uang. Nah, jika ndak ada dana serangan fajar, justru saya yang bingung. Massa yang sudah saya galang, bisa dicaplok caleg lain hanya dalam semalam,” ungkapnya.

Waduh, jika fakta semacam ini menggurita di mana-mana. Alangkah sedih kita sebagai sebuah bangsa. Saya juga sedih karena rakyat kita, yang dalam keadaan miskin, ternyata sudah menjadikan praktik-praktik money politic semacam itu sebagai sebuah kewajaran; sesuatu yang lumrah.

Akhirnya, saya hanya bisa menutup tulisan ini dengan sebuah harapan: Bilakah money politics semacam itu bisa terbabat habis?